-
|
Oleh: Khairul Mahalli (Ketua Umum Gabungan Pelaksana Ekspor Indonesia / GPEI)
Visi Presiden RI untuk menjadikan ekspor sebagai tulang punggung ekonomi nasional kini tengah diuji oleh realitas pahit di lapangan. Di saat pemerintah pusat gencar meneriakkan kemudahan ekspor bagi UMKM, para pelaku usaha justru terjepit di antara prosedur birokrasi yang kaku dan infrastruktur pelabuhan yang karut-marut.
Kasus terbaru yang menimpa anggota GPEI di Sumatera Utara, PT Antar Barang Anda, menjadi lonceng peringatan keras bagi integritas logistik nasional kita.
*Potret Kehancuran UMKM: Kasus 300 Kaleng Roti*
Baru-baru ini, sebuah pengiriman produk UMKM ke Malaysia ditemukan hancur total saat kontainer dibuka (stripping) di Port Klang. Berdasarkan bukti visual dan laporan lapangan, sebanyak 300 kaleng roti dan muatan keripik ubi hancur lebur. Nilai kerugian material diperkirakan mencapai Rp800.000.000.
Namun, kerugian yang lebih dalam adalah hancurnya reputasi "Brand Indonesia" di pasar global. Bukti dokumentasi menunjukkan kondisi yang memilukan: karton pembungkus luar hancur akibat ditindih oleh muatan berat lainnya secara sembarangan.
Produk keripik ubi di dalamnya ditemukan hancur berkeping-keping, sehingga sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Bahkan kemasan dengan tanda fragile (pecah belah) ditemukan penyok parah, membuktikan pengabaian total terhadap instruksi keamanan muatan.
*Legalitas yang Diabaikan: Fakta di Balik Dokumen*
Secara administratif, eksportir telah memenuhi seluruh regulasi negara. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. 012062 menunjukkan klasifikasi barang yang jelas, dan keluarnya Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dari Bea Cukai Belawan membuktikan bahwa barang telah melewati gerbang otoritas dalam kondisi yang disetujui untuk berangkat.
Namun, ada ironi besar di sini. Berdasarkan Invoice dari Belawan New Container Terminal (BNCT), eksportir telah membayar seluruh biaya penanganan pelabuhan secara penuh, termasuk biaya trucking dan detention yang mencapai puluhan juta rupiah.
Sangat menyakitkan ketika eksportir telah melunasi kewajibannya kepada BUMN, namun pihak pengelola pelabuhan gagal menjaga keamanan barang akibat manajemen operasional yang amatiran.
*Praduga Kegagalan Sistemik dan Krisis Infrastruktur*
