GPEI mencatat adanya mata rantai yang terputus dalam tata cara ekspor. Kami menduga titik letak kesalahan berada pada dua hal krusial:
- Pemeriksaan Fisik yang Serampangan: Ada indikasi bahwa pasca-pemeriksaan fisik oleh otoritas, proses pemuatan kembali (re-stuffing) dilakukan tanpa memperhatikan standar keamanan.
- Krisis Infrastruktur BNCT: Laporan media mengonfirmasi bahwa sejumlah alat berat di BNCT, seperti Container Crane (CC) dan RTG, sering mengalami kerusakan teknis.
*Desakan kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN)*
Kejadian ini bukan sekadar "kecelakaan logistik" biasa. Ini adalah akibat dari pembiaran terhadap manajemen pelabuhan yang tidak profesional. Kami mendesak jajaran Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk segera turun tangan melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap operasional BNCT Pelindo.
Mengapa biaya layanan dipungut penuh, namun alat berat dibiarkan rusak? Mengapa prosedur penanganan barang ekspor UMKM begitu rendah standarnya? BP BUMN harus memastikan bahwa perusahaan pelat merah tidak hanya pandai memungut biaya, tetapi juga bertanggung jawab atas keselamatan aset eksportir.
*Penutup*
Ekspor harus dimudahkan, bukan dihancurkan. Jangan biarkan visi besar Presiden RI dibunuh oleh cara kerja yang tidak profesional di lapangan. GPEI akan terus mengawal kasus ini hingga ada pertanggungjawaban nyata. Pelabuhan kita harus menjadi gerbang kemajuan, bukan "kuburan" bagi mimpi-mimpi eksportir nasional.
> Referensi Data:
- Dokumen PEB & NPE No. 012062 (Februari 2026)
- Invoice BNCT & PT Tobatotal Transindo (Maret 2026)
- Laporan Radarindo: "Sejumlah Alat Berat di BNCT Diduga Rusak" (Februari 2026). ****
