Dampak paling getir dari sistem liberal ini dirasakan oleh akar rumput. *Kini rakyat di pelosok menjadi kaum hona dina. Mereka hanya dipuja saat suara dibutuhkan, namun setelah itu ditinggalkan begitu saja.* Paradigma habis manis sepah dibuang menjadi kenyataan pahit setiap lima tahun sekali. Selesai pemilu, janji manis menguap, dan yang tersisa di hati rakyat hanyalah rasa pilu karena aspirasi mereka tak lagi menjadi prioritas kebijakan negara.
*Resolusi: De-Liberalisasi Pancasila*
Untuk mengakhiri kegaduhan ini, kita memerlukan koreksi konstitusional yang terbatas dan terarah sebagaimana dipaparkan dalam https://image.png:
- *Kembalikan Kewenangan MPR:* Menghidupkan kembali fungsi MPR untuk menetapkan GBHN agar arah pembangunan nasional memiliki konsensus strategis jangka panjang.
- *Inklusivitas Perwakilan:* Memperbaiki rekrutmen Utusan Golongan dan Utusan Daerah agar MPR menjadi penjelmaan seluruh rakyat, bukan sekadar representasi partai politik pemenang lomba.
- *Demokrasi Permusyawaratan:* Menyeimbangkan kembali demokrasi elektoral dengan demokrasi permusyawaratan sebagaimana dikehendaki Sila Ke-4 Pancasila.
*Kesimpulan:*
Kita harus mengembalikan jati diri bangsa melalui de-liberalisasi sistem tata negara. Jangan biarkan energi negara habis untuk lomba lari yang tak berujung, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari para pejabat yang sedang petak umpet dan penegak hukum yang linglung mencari arah. Pancasila menghendaki kepemimpinan yang berhikmat demi kembalinya martabat rakyat yang selama ini terpinggirkan. (MS).
Medan, 13 Mei 2026
