Pontianak, Kalbar I Gebrak24.com — Pada Senin, 30 September 2025 - Kasus dugaan korupsi proyek BP2TD (Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat) Kabupaten Mempawah tahun 2015 senilai Rp 122 miliar yang menyeret nama "Ria Norsan" Gubernur kalimantan Barat kembali menjadi sorotan tajam. Monitor Aparatur Untuk Negara Dan Golongan (MAUNG) mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk turun tangan mengawasi kinerja Polda Kalbar, yang dinilai lambat dan terkesan "main mata" dalam menuntaskan perkara yang diduga melibatkan sejumlah tokoh politik tersebut.
"Kami melihat ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Enam tersangka sudah inkrah, tapi kenapa tiga tersangka lainnya seolah jalan di tempat? Ada apa dengan Polda Kalbar?" ujar Tim MAUNG
dalam pernyataan persnya. Selasa (30/09/25).
MAUNG menyoroti Surat Telegram (ST) Kapolri yang menjadi alasan penundaan proses hukum terhadap tiga tersangka dengan dalih Pemilu 2024. Menurut mereka, alasan tersebut sudah tidak relevan mengingat Pemilu telah usai dan penetapan pemenang telah dilakukan sejak Januari 2025.
"Kami menduga ada upaya sistematis untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kasus ini. Kompolnas harus bertindak tegas! Jangan biarkan kasus korupsi ini menguap begitu saja," tegas TIm MAUNG dengan nada geram.
MAUNG juga mempertanyakan apakah tiga tersangka yang proses hukumnya ditunda oleh Polda Kalbar adalah orang yang sama dengan yang kini tengah diusut oleh KPK RI. Mereka meminta kejelasan dan transparansi dari kedua lembaga penegak hukum tersebut agar publik tidak terus bertanya-tanya.
Tupoksi Kompolnas dan Dasar Hukum:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas memiliki fungsi antara lain: