Pontianak, Kalbar I Gebrak24.com — Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan 12 unit mobil ambulans berstandar Covid-19 tahun anggaran 2021 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Barat kembali mencuat, memicu desakan dari kalangan masyarakat sipil agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. Ketua Umum DPP LSM MAUNG, Hadysa Prana, menegaskan bahwa kasus ini sarat dengan kejanggalan yang merugikan keuangan negara dan harus diusut tuntas oleh lembaga antirasuah.
"Kami melihat ada indikasi kuat penyimpangan dalam proyek ini. Bagaimana mungkin sebuah tender yang sudah berjalan bisa dibatalkan begitu saja, lalu kembali ke mekanisme penunjukan langsung (PL)? Ini jelas mencurigakan," ujar Hady dalam keterangan persnya, Kamis 11 September 2025.
Kejanggalan Prosedur yang Mencurigakan
Informasi yang mencuat, proyek pengadaan ambulans ini awalnya direncanakan melalui mekanisme PL. Namun, Inspektorat Kalbar memberikan teguran dan meminta agar proses dilakukan melalui tender terbuka. Anehnya, setelah proses tender berjalan dengan melibatkan lebih dari empat perusahaan, termasuk PT Ambulans Pintar Indonesia dan CV Cahaya Kurnia Mandiri, Dinkes Kalbar justru membatalkan tender tersebut pada Juli 2021 dan kembali ke mekanisme PL.
Langkah kontroversial ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa tender yang sudah berjalan dibatalkan? Apakah ada kepentingan tertentu di balik keputusan ini? LSM MAUNG menduga ada permainan kotor yang melibatkan oknum-oknum tertentu di Dinkes Kalbar.
Aspek Hukum dan Potensi Pelanggaran
Kasus ini berpotensi melanggar sejumlah undang-undang dan peraturan terkait tindak pidana korupsi dan pengadaan barang/jasa pemerintah: