Sebagai alarm. Bahkan bagi sebagian pelaku industri pers, alarm itu terdengar sangat keras.
Karena jika pola kerja sama publikasi yang selama ini menjadi “oksigen terakhir” media daerah mulai dianggap sebagai wilayah berisiko tinggi, maka efeknya bisa jauh lebih mengerikan daripada sekadar satu perkara pidana.
Bayangkan apa yang mungkin terjadi. Pejabat pemerintah daerah menjadi takut bekerja sama dengan media.
Dinas memilih menghindari publikasi karena khawatir terseret persoalan hukum.Anggaran media dipangkas. Kontrak kerja sama dihentikan.Lalu media kehilangan sumber pembiayaan terakhirnya.
Apa akibatnya?Tidak sulit ditebak.Satu demi satu media lokal mati perlahan.Kantor redaksi tutup.
Wartawan kehilangan pekerjaan.Kontrol sosial melemah.Suara rakyat kecil perlahan menghilang.Dan yang paling menyeramkan: daerah kehilangan pengawas.Siapa nanti yang mengawasi proyek mangkrak?
Siapa yang menyorot jalan rusak, pelayanan publik buruk, sekolah ambruk, penyalahgunaan anggaran, atau praktik kekuasaan yang merugikan masyarakat?
Media nasional tidak akan hadir setiap hari di desa, kecamatan, pulau terpencil, atau pelosok Aceh.Yang selama ini ada adalah pers daerah. ***
