"Untuk mencegah hal ini terus berulang, calon menteri harus dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih dari korupsi. Tidak hanya bebas dari keterlibatan langsung, tetapi juga tidak ada indikasi bahwa calon menteri tersebut pernah mendukung atau terlibat dalam lingkungan yang rawan korupsi," katanya.
Dr. Iswadi, M.Pd. menambahkan Sebuah rekam jejak yang bebas dari korupsi mencerminkan bahwa calon menteri memiliki integritas, kejujuran, serta komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika pemerintahan yang baik.
Misalnya, seorang calon menteri yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan atau lembaga publik harus mampu menunjukkan bagaimana dia menjalankan tugasnya tanpa terlibat dalam penyalahgunaan wewenang.
Kredibilitas seorang pemimpin juga diukur dari bagaimana dia mengambil keputusan yang berdasarkan aturan hukum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, menurut Dr. Iswadi, M.Pd. masyarakat dan media sering kali menjadi pihak yang memeriksa rekam jejak seorang calon menteri.Oleh karena itu, Dr. Iswadi, M.Pd.mengatakan seorang calon menteri harus mampu menjawab setiap pertanyaan publik mengenai masa lalunya.
Dalam hal ini, transparansi menjadi sangat penting. Calon menteri yang bersih dari korupsi tidak akan memiliki masalah untuk membuka dirinya terhadap pengawasan publik.Sebaliknya, keterbukaan ini justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di sisi lain, upaya pencegahan korupsi dalam penunjukan seorang menteri juga harus melibatkan mekanisme pemeriksaan yang ketat oleh lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap calon menteri yang diusulkan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. (*).
