Bank Himbara dan LPEI wajib jadi _lead arranger_ untuk pembiayaan komoditas strategis. Bank asing cukup jadi sindikasi sekunder. Dengan begitu, setiap dolar hasil ekspor wajib lewat kliring bank nasional dulu.
Kedua,.Tegakkan Aturan DHE Tanpa Kompromi"
PP No. 36/2023 soal Devisa Hasil Ekspor jangan jadi macan kertas. Masa retensi di bank domestik harus dipatuhi. Korporasi yang bandel, cabut izin ekspornya. Titik.
Ketiga. "Perluas Local Currency Settlement"
Kurangi ketergantungan pada dolar. Perdagangan dengan mitra utama pakai mata uang lokal masing-masing. Ini memotong dominasi dolar dan peran bank transnasional sebagai perantara.
Penutup
Surplus dagang cuma ilusi kalau hilirisasi fisik tidak diikuti nasionalisasi aliran modal. Mengamankan devisa bukan sekadar urusan teknis neraca pembayaran. Ini soal menegakkan Pasal 33 UUD 1945: kekayaan alam Indonesia harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk bank asing***.
Khairul Mahalli adalah Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Wakil Ketua Umum FORMAS dan Ketua Umum DPP ASDEKi.(bay)
