"Aceh memiliki pabrik semen, tetapi masyarakat justru mengalami kelangkaan dan harus membeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh apakah persoalannya berada pada sisi produksi, distribusi, atau faktor lainnya," tegasnya.
Haji Uma juga mendesak Kepolisian RI dan Kejaksaan RI menyelidiki apabila ditemukan indikasi penimbunan, permainan distribusi, maupun praktik-praktik yang menghambat pasokan semen di Aceh.
"Kalau memang ada dugaan permainan distribusi atau praktik mafia yang menyebabkan pembangunan terganggu dan masyarakat dirugikan, maka harus diusut tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika ada pelanggaran, pelakunya harus diproses sesuai hukum," tegas Haji Uma.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar pasokan semen kembali normal, harga dapat dikendalikan, dan pembangunan rumah masyarakat maupun proyek-proyek infrastruktur di Aceh dapat berjalan tanpa hambatan akibat kelangkaan material bangunan. (tim/red)
