* Mendorong evaluasi izin, dengan menuntut peninjauan ulang dan evaluasi ketat terhadap izin pertambangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, konflik sosial, dan bencana lingkungan.
* Mendorong pembangunan berkelanjutan, dengan memastikan setiap gerak pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan alam demi jaminan kehidupan masyarakat yang berdaulat.
Diskusi interaktif yang berkembang selama acara menegaskan satu kesimpulan mutlak, yaitu menjaga Beutong Ateuh adalah tanggung jawab kolektif. Ia bukan hanya urusan masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan, bukan pula sekadar beban para aktivis lingkungan di lapangan. Pemuda, mahasiswa, akademisi, dan struktural pemerintahan wajib bersinergi menjadi "Pawang Uteun" (Penjaga Hutan) modern yang membentengi rimba Aceh.
Melalui dokumenter yang diputar dan narasi yang dibangun hari itu, FRMA berhasil menyalakan kembali api kepedulian yang mungkin sempat meredup. Menolak lupa atas sejarah perjuangan masyarakat adat, dan berjanji untuk terus menjaga rimba Beutong Ateuh demi masa depan Aceh yang lestari dan berdaulat. ***
