Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, tanpa diskriminasi, serta tidak dipengaruhi oleh kedudukan, hubungan pribadi, maupun kepentingan pihak tertentu.
Salah seorang pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Irfan Hutagalung, S.H., M.H., sebagaimana dikutip dalam keterangan yang beredar pada Sabtu (24/10/2026), menyampaikan rencana untuk melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan PKBM kepada sejumlah institusi penegak hukum.
Menurutnya, penanganan dugaan penyimpangan anggaran pendidikan harus mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dorong Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Irfan menilai setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan perlu ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan kedudukan atau pengaruh pihak yang dilaporkan.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi penanganan perkara agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap lembaga pendidikan yang menghadapi dugaan pelanggaran serupa.
Dalam keterangan yang beredar, Irfan menyatakan:
"Kami ingin semuanya diusut tanpa diskriminasi dan melihat faktor backingan, dan bila perlu kami akan laporkan ini ke penegak hukum di tingkatan tertinggi."
Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber yang masih memerlukan pendalaman, khususnya mengenai dasar penilaian terhadap proses penanganan perkara yang berlangsung.
Rencana Pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum
Irfan menyampaikan bahwa pihaknya berencana menempuh jalur pelaporan melalui sejumlah institusi, yakni Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Aceh Timur dan bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Timur.
Apabila penanganan laporan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, pihaknya juga mempertimbangkan penyampaian laporan atau pengaduan kepada Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh.
Meski demikian, setiap laporan yang disampaikan tetap harus diproses sesuai kewenangan masing-masing institusi dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Pelaporan kepada beberapa institusi tidak serta-merta menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, melainkan merupakan bagian dari mekanisme penyampaian informasi atau pengaduan yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan Perlu Dibuktikan
