• Senin, 16 November 2026

Manifesto Kedaulatan: Melawan Neo - Kolonialisme di Atas Tanah Palestina

Photo Author
Redaksi Gebrak24, Gebrak24.com
- Rabu, 18 Februari 2026 | 06:51 WIB

-

Oleh: Martin Sembiring 

*Pendahuluan:*

Hegemoni Liberal dan Ilusi Perdamaian Dunia saat ini sedang menyaksikan upaya pengalihan isu kedaulatan bangsa menjadi komoditas ekonomi melalui inisiatif Board of Peace (BOP). Di bawah kendali kekuatan liberalisme Amerika, narasi perdamaian digeser dari pemenuhan hak asasi manusia dan kemerdekaan mutlak menuju restrukturisasi fisik dan investasi. Bagi para pejuang kedaulatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, fenomena ini adalah manifestasi dari Neo-Kolonialisme—sebuah upaya penguasaan tata kelola bangsa tanpa harus melakukan pendudukan militer secara permanen.

*1. Diplomasi di Ujung Tanduk: Mengapa Prabowo "Masuk" ke BOP?*

Keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam menandatangani piagam BOP di Davos pada Januari 2026 bukanlah bentuk kepatuhan terhadap agenda liberal, melainkan sebuah langkah strategis yang terpaksa diambil (Strategi Kuda Troya) demi membela kepentingan Palestina dari dalam sistem.

- Mencegah Absennya Suara Kemanusiaan: Jika Indonesia tidak terlibat, keputusan mengenai masa depan Gaza hanya akan ditentukan oleh para pebisnis dan politisi liberal tanpa ada satu pun suara yang konsisten membela kedaulatan Palestina.

- Membendung Dominasi Unilateral: Masuknya Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa "pembangunan kembali" tidak menjadi alat untuk menormalisasi penjajahan. Prabowo menggunakan kursi di BOP sebagai mimbar untuk menuntut pelibatan Otoritas Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan penjajah.

*2. Legitimasi Moral: Keengganan Paus dan Boikot Dunia*

Fakta bahwa hanya 15% hingga 20% negara yang hadir dalam forum ini merupakan tamparan keras bagi ideologi liberalisme Amerika.

- Sikap Paus Fransiskus: Ketidakhadiran Paus menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat ditegakkan di atas penderitaan rakyat yang diabaikan. Pemimpin spiritual melihat adanya bahaya "Tesa Kebenaran Relatif"—di mana nilai-nilai agama yang absolut dikesampingkan demi harmoni semu yang hanya menguntungkan pasar.

- Krisis Legitimasi: Rendahnya tingkat kehadiran global membuktikan bahwa masyarakat internasional mulai menyadari bahwa BOP kekurangan mandat moral dan hukum. Tanpa restu dari rakyat Palestina, proyek ini hanyalah sebuah "perusahaan politik privat."

*3. Kritik Ideologis: Pembangunan sebagai Penjajahan Baru*

Liberalisme mencoba menawarkan "Gaza Baru" dengan janji kemakmuran material, namun dengan harga yang sangat mahal: hilangnya jati diri dan hak menentukan nasib sendiri.

- Eksploitasi Ekonomi: Manfaat infrastruktur yang ditawarkan hanyalah instrumen untuk menciptakan ketergantungan utang dan modal kepada lingkaran elit penguasa BOP.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Redaksi Gebrak24

Terkini