Medan, gebrak24.com - Pemerintah sebaiknya menunda dulu rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025 karena akan berdampak bagi perekonomian Indonesia.
Bahkan kebijakan tersebut akan menurunkan terhadap daya beli masyarakat yang sekarang saja cukup lemah sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Justru itu pemerintah lebih baik menunda dulu rencana menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 mendatang," ujar Drs Saragi Tua Simarmata, SE,Ak, MM, BKP, Ketua Pengda Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Sumatera Utara menjawab media ini di Medan, Jumat 22/3/2024.
Sebenarnya lanjut Saragi, tarif PPN 11 persen saja di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan negara Asia. Seperti halnya tarif PPN Kamboja 10 persen, Malaysia 6 persen dan Singapura 7 persen. Lantas pemerintah merencanakan menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.
"'Memang, katanya kebijakan menaikkan PPN hingga 12 per merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Namun, waktunya pada 2025 mendatang belum tepat diterapkan meski misalnya ada fasilitas PPN bagi sejumlah sektor usaha," ujar Saragi.
Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah diberi kewenangan untuk menaikkan maupun menurunkan PPN dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
"Namun, masyarakat berharap agar rencana pemerintah menaikkan PPN di angka 12 persen lebih baik ditunda dulu sehingga tidak mempengaruhi lagi ruang gerak daya beli masyarakat yang kian melemah. Apalagi harga bahan kebutuhan pokok juga belum stabil termasuk di hari-hari besar keagamaan," pinta Saragi
