Lihat saja tambah Saragi bila merujuk kepada Aturan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku pada 1 April 2022 hingga saat ini daya beli masyarakat menurun dengan kenaikan 11% dari Harga beli. Itu sebabnya sebaiknya pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12% implikasinya penurunan PPh Pasal 25 baik orang Pribadi maupun Badan.
Pimpinan Biro Administrasi & Konsultan Pajak "Dwi Bakti Consutant" mengakui HPP selain mendorong reformasi perpajakan yang meliputi pembenahan administrasi data perpajakan, memperluas wajib pajak dan juga.mendorong transformasi shadow ekonomy.menjadi ekonomi formal agar bisa menjangkau pajak.
Konsultan pajak di bawah payung AKP2I yang merupakan mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio pajak. Namun, harus memperhitung juga kondisi perekonomian global lagi sulit termasuk Indonesia sehingga pemerintah tidak keburu menaikkan PPN tahun depan," pinta Saragi.(tiar)
