DPRD bersama kepala daerah perlu memastikan anggaran mampu mendorong investasi, memperkuat infrastruktur, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka kesempatan kerja. Selain itu, DPRD juga perlu menggeser fokus pembahasan dari sekadar besaran anggaran menuju dampak yang dihasilkan dari anggaran tersebut.
“Jadi APBD harus jadi [pemicu untuk] produktivitas, investasi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain,” kata Bima.
Lebih lanjut, Bima juga mendorong DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif daerah. Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan agar kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan kinerja pembangunan yang terukur.
“Hal-hal lain yang kita titip juga, Pak Menteri (Mendagri) titipkan agar dipikirkan bagaimana DPRD ini harus selalu upgrade dengan pendekatan dan perkembangan,” tandasnya.
Turut hadir pada kegiatan itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Ketua Umum ADKASI Siswanto, dan pihak terkait lainnya. (rls/red)
