Ia menambahkan, percepatan registrasi juga bermanfaat bagi Pemda untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan sekaligus memastikan bansos daerah tepat sasaran. Upaya ini turut mendukung pencapaian target pembangunan daerah, mulai dari penurunan kemiskinan hingga pengurangan stunting. "Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tambahnya.
Mendagri mengapresiasi dua provinsi dengan capaian registrasi tertinggi lebih dari 50 persen, yaitu Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen). Ia mendorong daerah lain membentuk tim atau satuan tugas (satgas) percepatan Perlinsos yang melibatkan dinas sosial dan dinas dukcapil, dengan sekretaris daerah (sekda) sebagai pengawas serta kepala daerah sebagai penanggung jawab.
"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," tandasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah atau perwakilannya secara daring. (rls/red)
