Cilacap I Gebrak24.com — Pulau Nusakambangan selama ini kerap dicitrakan sebagai tempat yang dingin, menyeramkan, dan terisolasi dari jangkauan dunia luar. Namun, sebuah kunjungan sehari yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) berhasil menepis berbagai mitos kelam tersebut. Pada Rabu, 20 Mei 2026, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, memimpin langsung sebuah rombongan untuk melaksanakan agenda audiensi, silaturahmi, sekaligus kunjungan kemanusiaan ke lembaga pemasyarakatan yang melegenda di selatan Jawa ini.
Kunjungan ini tidak sekadar menjadi ruang komunikasi formal antara organisasi pers nasional dengan otoritas pemasyarakatan. Ia adalah sebuah misi penting untuk membawa secercah keadilan dan ketenangan psikologis bagi keluarga yang sedang berduka akibat kesewenang-wenangan aparat hukum di daerah.
Tepat pukul 08.00 WIB, rombongan PPWI mendarat di Lapas Kelas II Narkotika Nusakambangan. Pertemuan audiensi dan silaturahmi ini berlangsung secara intensif dan penuh kehangatan hingga pukul 10.00 WIB. Kehadiran tim PPWI disambut langsung secara taktis dan terbuka oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II Narkotika Nusakambangan, Andi Mulyadi.
Dalam pertemuan tersebut, Wilson Lalengke tidak sendirian. Ia didampingi oleh jajaran teras DPN PPWI, di antaranya Wakil Ketua II DPN PPWI, Ujang Kosasih, S.H., dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPWI, Julian Caisar. Sementara itu, dari pihak otoritas lapas, Andi Mulyadi didampingi oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binadik dan Giatja), Dwi, beserta jajaran staf fungsional lainnya.
Diskusi yang mengalir dalam ruangan tersebut berjalan dengan sangat lancar. Kedua belah pihak saling bertukar informasi seputar dinamika pembinaan warga binaan. Sesi ini juga dimanfaatkan PPWI untuk menyampaikan usulan kerja sama strategis antara Lapas Nusakambangan dengan awak media lokal di Kabupaten Cilacap demi mendorong keterbukaan informasi publik yang edukatif. Baik pihak PPWI maupun jajaran Lapas Narkotika menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi untuk terus memperkuat ikatan silaturahmi ini di masa depan.
*Mendampingi Keluarga Korban Kriminalisasi Riau*
Satu hal yang membuat kunjungan ini terasa sangat emosional dan bermakna dalam adalah keterlibatan keluarga inti dari Jekson Sihombing. Jekson merupakan seorang warga binaan yang kini mendekam di Lapas Narkotika Nusakambangan, yang diyakini oleh publik luas sebagai korban kriminalisasi murni yang dirancang oleh jejaring kekuasaan korup di Provinsi Riau.
Dalam rombongan ini, PPWI memfasilitasi dan mendampingi tiga generasi wanita keturunan keluarga Jekson yang menempuh perjalanan jauh demi sebuah kepastian. Mereka adalah ibunda kandung Jekson Sihombing, Relly Pasaribu; sang nenek, Tiur Simamora; serta adik kandung perempuan Jekson, Arnadeyanti Sihombing. Kehadiran PPWI sebagai tameng moral dan hukum memberikan kekuatan besar bagi ketiga wanita tersebut saat menginjakkan kaki di pulau yang penuh misteri ini.
Sebagaimana diketahui dalam sirkulasi kasusnya, Jekson Sihombing merupakan korban kriminalisasi sistemik yang diduga kuat melibatkan sindikasi pengusaha hitam dan oknum aparat hukum korup. Kasus ini mencuat sebagai dampak dari keberanian Jekson dalam menyuarakan dugaan pengrusakan hutan dan praktik korupsi uang negara yang dilakukan oleh PT Ciliandra Perkasa, sebuah korporasi raksasa yang bernaung di bawah bendera Surya Dumai Group.
Upaya pembungkaman terhadap Jekson diduga berjalan mulus melalui kerja sama tak sehat dengan oknum pucuk pimpinan penegak hukum setempat pada saat itu, yakni mantan Kapolda Riau, Hery Heryawan, dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Sutikno. Dalam proses hukum hingga ke persidangan, yang sarat dengan intrik permainan hukum berbau suap-menyuap aparat oleh pengusaha bejat, akktivis lingkungan dan anti korupsi Jekson Sihombing divonis 6 tahun penjara. Vonis ini kemudian dikoreksi oleh Majelis Hakim di tingkat banding menjadi 3 tahun.
*Sistem Pengamanan Modern di Pulau Nusakambangan*
Di sela-sela diskusi, pihak Lapas memberikan pemaparan komprehensif mengenai tata kelola modern pemasyarakatan yang kini diterapkan di pulau tersebut. Otoritas Lapas meluruskan persepsi keliru masyarakat dengan menjelaskan struktur pembagian kawasan. Saat ini, terdapat 12 buah lembaga pemasyarakatan yang beroperasi di Pulau Nusakambangan.
Seluruh lapas tersebut dikelompokkan secara rigid ke dalam 4 kategori berdasarkan tingkat pengamanan dan pola pembinaannya. Keempat kategori itu adalah Super Maximum Security (Pengamanan Sangat Maksimum) Maximum Security (Pengamanan Maksimum) Medium Security (Pengamanan Menengah), dan Regular Security (Pengamanan Reguler/Biasa).
