Kemudian, distribusi ASN juga menjadi perhatian serius. Beberapa kecamatan terpencil seperti Geumpang dan Mane tidak memadai dari aspek distribusi ASN dan dampaknya terhadap layanan publik. Karena itu, perlu perhatian lebih intensif dari pemerintah atas hal tersebut.
Di sisi lain, penguatan kapasitas dan kompetensi ASN juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong kinerja pelayanan yang optimal. Namun, daerah menghadapi keterbatasan anggaran karena adanya pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen, sedangkan kebutuhan riil pengadaan pegawai di Kabupaten Pidie juga mencapai angka tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Haji Uma menyatakan bahwa masukan dari daerah akan menjadi catatan penting dalam forum-forum pembahasan di tingkat pusat.
“Kami di DPD akan terus mendorong agar aspirasi daerah, khususnya terkait keadilan bagi honorer dan penguatan sistem ASN, bisa ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” tegas Haji Uma.
Haji Uma berharap kunjungan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong tata kelola ASN yang lebih adil, profesional, dan merata.
