"Saat ini juga UUPA sedang dibahas di Baleg, ini sama-sama kita perjuangkan, semoga ini menjadi momentum untuk Aceh," tambahnya.
DPD RI menginformasikan, selain RUU Daerah Kepulauan, ada enam RUU lain yang masuk Prolegnas Prioritas 2025/2026. Daftarnya meliputi:
- RUU Bahasa Daerah (usulan murni DPD RI)
- Revisi UU Pemerintahan Aceh (UU PA)
- Revisi UU Pemerintahan Daerah
- RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- RUU Masyarakat Hukum Adat
- RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Dengan masuknya seluruh RUU ini dalam agenda legislasi nasional, DPD RI berharap proses pembahasan berjalan cepat dan responsif terhadap kebutuhan daerah. ***