Tuban I Gebrak24.com – Munculnya inisial (EDP) dalam pemberitaan terkait perkara dugaan tambang ilegal dan dugaan suap di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban mendapat perhatian. Publik meminta agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun mengaitkan dengan perkara tersebut tanpa didukung bukti hukum yang sah.
Hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa EDP memiliki keterkaitan dengan inisial CK yang saat ini telah menjadi Terdakwa dalam kasus tambang ilegal.
Publik juga menyoroti munculnya berbagai informasi atau pemberitaan mengenai dugaan suap, aliran uang, maupun tudingan lain yang dikaitkan dengan EDP. Publik menuntut munculnya berbagai informasi tersebut harus dibedakan antara rumor, dugaan, keterangan dalam proses pemeriksaan, dan fakta yang telah terbukti secara hukum.
Rumor mengenai suap dan tudingan lainnya tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Harus ada bukti yang valid dan dapat diuji dalam proses hukum.
Selain itu, pemberitaan yang menyebutkan adanya hubungan asmara antara EDP dengan Terdakwa CK merupakan asumsi liar yang belum terbukti kebenarannya sehingga informasi ini menyesatkan dan menjadi pemberitaan yang tidak baik di masyarakat.
Publik juga meminta untuk tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, khususnya yang beredar di masyarakat. Apabila terdapat tudingan terhadap seseorang, maka yang bersangkutan juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan.
Tidak Ada Bukti yang Menunjukkan EDP Terlibat
Berdasarkan informasi yang beredar bahwa sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari pihak terkait yang menunjukkan bahwa EDP terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Terdakwa CK.
Seyogyanya, posisi EDP dalam pemberitaan yang beredar di masyarakat tidak seharusnya dipahami sebagai bukti bahwa yang bersangkutan merupakan bagian dari tindak pidana.
Sementara itu, pemberitaan mengenai kasus yang menyebut nama EDP dalam rangkaian dugaan aliran uang, Sampai saat ini, pemberitaan yang beredar juga menyatakan bahwa dugaan tersebut masih simpang siur yang belum terbukti kebenarannya.
Publik Meminta Proses Hukum Berjalan Transparan
