Berdasarkan informasi yang tersedia, kritik dan saran terhadap Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indonesia saat ini terutama terkonsentrasi pada :
1. Regulasi outsourcing (Permenaker 7/2026), 2. Efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, 3. Kesesuaian pelatihan keterampilan dengan pasar kerja.
Berikut adalah ringkasan sistematisnya:
I. Kritik Utama: Regulasi Outsourcing (Permenaker 7/2026) Menuai Kontroversi Besar.Ini adalah bidang kontroversi terbesar saat ini, dengan serikat pekerja sehingga banyak organisasi pengusaha menyuarakan ketidakpuasan dari sudut pandang yang berbeda.
Suara Serikat Pekerja (Menuntut Revisi atau Pencabutan):
1) Tidak Melarang Outsourcing untuk Pekerjaan Inti: KSPI dan serikat pekerja lainnya menilai bahwa Permenaker 7/2026 tidak memuat klausul tegas yang melarang penggunaan pekerja alih daya untuk pekerjaan inti atau proses produksi langsung, yang secara substantif melegalkan outsourcing di posisi inti. Serikat pekerja mencontohkan posisi seperti pengelasan di pabrik mobil perakitan di pabrik elektronik, hingga teller bank seharusnya tidak menggunakan pekerja alih daya. LM
2) Frasa "Layanan Pendukung Operasional" Terlalu Ambigu: Serikat pekerja berpendapat bahwa frasa ini memiliki multi-tafsir yang terlalu kuat, dan perusahaan dapat menggunakannya untuk mengklasifikasikan hampir semua posisi sebagai "pendukung", sehingga membuka ruang penyalahgunaan.
3) "Sanksi Tidak Menimbulkan Efek Jera: Sanksi administratif yang diatur (seperti peringatan) dinilai tidak efektif. Serikat pekerja menyerukan agar pelanggaran harus memicu konversi otomatis pekerja alih daya menjadi pekerja tetap, seperti yang diatur dalam regulasi sebelumnya," ujar.Afriansyah seperti diungkapkan kembali oleh. Sekjen.Formas.Khairul.Mahalli kepada.media ini.(bay)
.
