1. Tidak adanya pembersihan ban kendaraan dari lokasi pengerukan.
2. Tidak dilakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu.
3. Truk pengangkut tanah tidak menutup bak sesuai ketentuan.
4. Tidak adanya bantuan perbaikan jalan akibat kerusakan oleh kendaraan berat.
5. Kecepatan kendaraan melebihi batas aman.
6. Tidak digunakannya alat pelindung diri (APD) oleh para pekerja, termasuk masker.
7. Tidak ada koordinasi atau kerja sama dengan pihak kelurahan sebagaimana tercantum dalam peraturan izin, dsb
Lebih lanjut, tim juga sempat mengunjungi Kantor ESDM Cabang Dumai untuk melakukan klarifikasi. Namun, pada pukul 14.40 WIB, tidak ditemukan petugas yang bisa ditemui. LSM MAUNG dan LHMB menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada ESDM Provinsi Riau di Pekanbaru guna menindaklanjuti hal ini.
"Kami melihat banyak kejanggalan. Sudah saatnya aktivitas ini dihentikan. Kami akan menyurati DPRD Kota Dumai dan meminta hearing resmi agar persoalan ini bisa dituntaskan. Semua pihak harus bersinergi — mulai dari masyarakat, pemuda, lembaga, hingga wakil rakyat — karena dampaknya nyata dan sangat merugikan lingkungan serta masyarakat," tutup Wan Ade. (tim/ops/mi)
