Jakarta I Gebrak24.com – Polemik UKW kembali mencuat usai seminar di Batam, memantik kritik terhadap sakralisasi sertifikat dan eksklusivitas pelaksanaannya.
Dalam kegiatan tersebut, seorang ketua organisasi wartawan menyampaikan bahwa hanya wartawan bersertifikat UKW yang layak disebut profesional. Pernyataan itu menimbulkan ketegangan karena dinilai melecehkan wartawan non-UKW, sekaligus menghidupkan kembali perdebatan lama soal ketimpangan perlakuan dalam dunia pers.
Sejumlah peserta menilai UKW bukan lagi pembinaan, tetapi telah menjadi instrumen pembeda status sosial dan alat tekan terhadap wartawan lain. Di lapangan, tak sedikit oknum wartawan bersertifikat yang justru menggunakan status UKW untuk menekan instansi agar mendapatkan jatah iklan atau publikasi.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menegaskan bahwa pelaksanaan UKW selama ini tidak memiliki dasar hukum sebagai sertifikasi nasional karena tidak berada di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
> “UKW itu tidak ubahnya seperti setan gentayangan. Sejak awal saya menolak, karena tidak dilisensi oleh BNSP. Bahkan ada dana BUMN Rp6 miliar yang harus dikembalikan karena penggunaannya tak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wilson dalam pernyataan tertulis, Minggu, 16 Juni 2025.
Pemantau media independen, Ery Iskandar, menyebut bahwa kartu UKW kini lebih sering dijadikan alat dagang ketimbang alat peningkatan mutu jurnalistik. Ia menyatakan bahwa banyak wartawan UKW justru terlibat dalam praktik tidak etis, seperti memonopoli proyek iklan pemerintah, membentuk struktur redaksi semu, dan menyingkirkan wartawan non-UKW dari lapangan liputan.
