Lebih lanjut, ia menyerukan kepada semua pihak pemerintah provinsi, DPR Aceh, dan tokoh masyarakat untuk bersatu dalam menjaga dan memperjuangkan hak-hak Aceh sebagaimana tertuang dalam MoU. “Sudah saatnya kita bersatu memperjuangkan isi MoU sebagai dokumen politik dan hukum. Jika kita tidak tegak lurus terhadap MoU, maka kita sendiri yang membuka jalan bagi pihak luar untuk mengacak-acak kesepakatan damai ini,” imbuhnya.
Tidak hanya mengkritisi elite, Dr. Iswadi juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat akar rumput. Menurutnya, rakyat Aceh harus dibekali pemahaman mendalam mengenai isi dan makna MoU Helsinki, agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang mengatasnamakan perjuangan.
“Kalau rakyat tidak tahu apa itu MoU, maka sangat mudah bagi ‘Panglima Tibang’ zaman sekarang untuk memanipulasi narasi. Kita perlu literasi politik, bukan sekadar slogan,” tuturnya.
Mengakhiri pernyataannya, alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu mengajak seluruh elemen Aceh untuk tetap konsisten menjaga semangat perdamaian.
“Aceh tidak butuh lagi pengkhianat. Aceh butuh pemimpin yang jujur, setia pada rakyat, dan berani menegakkan apa yang sudah disepakati. Jangan ada lagi Panglima Tibang di tanah Rencong,” tegasnya.Pesan Dr. Iswadi ini menjadi pengingat kuat bahwa menjaga damai adalah pilihan bersama, dan pilihan itu hanya dapat bertahan jika dijaga dengan kesetiaan dan keteguhan hati oleh seluruh rakyat Aceh.(red/rj).
