Ketua Umum sekaligus Pendiri DPN RAJAWALI, Hadysa Prana, menyampaikan sikap tegas dan pertanyaan serius:
“Kami mempertanyakan secara serius kinerja KPK dan Mabes Polri terkait penanganan kasus yang menyeret nama Ria Norsan ini. Kenapa kasus ini sudah berjalan lama namun seolah mandek dan menguap begitu saja? Padahal dalam kasus BP2TD Mempawah, rekan-rekan yang terlibat sudah divonis bersalah, namun status pihak yang diduga memiliki peran sentral masih belum jelas. Apakah benar ada kekuatan yang menghalangi proses hukum?” tanya Hady. Sabtu (22/08/26).
Lebih lanjut, “Kita melihat fakta yang sangat menyedihkan: ada kesan bahwa hukum di negeri ini hanya berani bagi yang tak berkuasa, namun lunak dan lambat bagi mereka yang memegang jabatan, punya pengaruh, atau punya koneksi. Ini adalah preseden buruk yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sekaligus mencoreng upaya pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan,” tambahnya.
Ditegaskannya, Kami mendesak KPK dan Mabes Polri untuk segera menuntaskan kedua kasus ini tanpa menunda lagi. Jangan biarkan kasus ini molor dan berlarut-larut tanpa kejelasan. "Segera sampaikan perkembangan dan status hukumnya secara terbuka kepada masyarakat. Prinsipnya jelas: di hadapan hukum, semua orang sama rata. Tidak ada yang kebal hukum, tidak peduli siapa dia, apa jabatannya, atau seberapa besar pengaruhnya,” tegas Hady
Untuk itu RAJAWALI menolak segala bentuk intervensi, perlindungan, atau penguluran waktu yang menghambat proses keadilan. "Kasus ini harus diusut sampai tuntas, siapa yang bersalah harus diproses sesuai hukum yang berlaku, dan kebenaran harus diungkapkan secara utuh. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum yang adil,” pungkasnya.
PENUTUP
RAJAWALI menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu adalah syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keterlambatan penanganan kasus besar hanya akan menimbulkan keraguan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berjalan untuk melindungi rakyat. (rls/red)
