Jangan sampai masyarakat yang tinggal di sekitar tambang hanya mendapatkan debu, jalan rusak, pencemaran air, konflik lahan, perubahan bentang alam dan ketidakpastian masa depan.
Jangan sampai masyarakat yang hidup di sekitar hutan justru kesulitan memperoleh akses terhadap sumber penghidupan, sementara nilai ekonomi sumber daya alam tersebut mengalir jauh meninggalkan mereka.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika tanah leluhurnya berubah menjadi kawasan industri, perkebunan, pertambangan atau proyek ekonomi berskala besar.
Inilah yang menurut saya harus menjadi salah satu bahan renungan serius dalam momentum kemerdekaan ke-81.
Kekayaan Alam Harus Menghasilkan Keadilan
Saya tidak sedang mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh menambang.
Saya juga tidak mengatakan bahwa investasi harus ditolak.
Sebaliknya, Indonesia membutuhkan investasi, industrialisasi dan hilirisasi.
Tetapi semuanya harus berjalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, transparansi dan kepastian hukum.
Kita harus meninggalkan paradigma lama:
“Ambil sebanyak-banyaknya, urusan lingkungan belakangan.”
Paradigma tersebut tidak boleh lagi menjadi dasar pembangunan.Sebab sumber daya alam tidak tak terbatas.
Nikel akan habis.
Batu bara akan habis.
Minyak bumi akan habis.
Hutan yang rusak membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih—dan sebagian kerusakan mungkin tidak pernah benar-benar dapat dikembalikan seperti semula.
Karena itu, kekayaan alam harus diperlakukan sebagai modal generasi, bukan sekadar komoditas ekonomi
Jangan Hanya Menghitung Berapa Ton yang Keluar
Selama ini keberhasilan sektor sumber daya alam sering diukur melalui angka produksi.
Berapa juta ton batu bara?
Berapa juta ton nikel?
Berapa nilai ekspor?
Berapa investasi masuk?
Berapa banyak smelter dibangun?
Semua angka tersebut penting.
Tetapi ada angka lain yang tidak kalah penting:
Berapa banyak rakyat miskin yang berhasil dientaskan?
Berapa banyak masyarakat lokal yang naik kelas secara ekonomi?
Berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta?
Berapa luas hutan yang berhasil dipertahankan?
Berapa banyak sungai yang tetap bersih?
Berapa banyak konflik agraria yang berhasil diselesaikan?
Berapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar tinggal di daerah penghasil?
Dan yang paling penting:
Apakah anak-anak masyarakat di daerah penghasil SDA akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang tua mereka?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan memuaskan, maka pekerjaan rumah pembangunan sumber daya alam Indonesia masih sangat panjang.
Kemerdekaan Harus Berarti Kedaulatan atas Sumber Daya Alam
Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan.
Kemerdekaan juga berarti rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk menikmati kekayaan negerinya sendiri.
Karena itu, saya melihat momentum HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat kembali semangat kedaulatan sumber daya alam.
Negara harus hadir sebagai regulator yang kuat.
Pengawasan harus diperketat.
Data harus terbuka.
Perizinan harus transparan.
Penegakan hukum harus tegas.
Masyarakat lokal dan masyarakat adat harus dilibatkan.
Reklamasi dan pemulihan lingkungan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif.
Dan manfaat ekonomi sumber daya alam harus lebih nyata dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil.
Kita tidak ingin Indonesia hanya dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam.
Kita ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan rakyat tanpa menghancurkan lingkungan hidup.
Pasal 33: Pajangan atau Amanat?
Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada kita semua.
Apakah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 benar-benar menjadi roh pembangunan ekonomi Indonesia, atau hanya menjadi kalimat indah yang kita baca setiap kali membuka konstitusi?
Pertanyaan tersebut tentu tidak boleh dijawab hanya dengan pidato.
Jawabannya harus terlihat di lapangan.
Terlihat dari kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil SDA.
Terlihat dari kualitas pendidikan anak-anak di sekitar kawasan pertambangan.
Terlihat dari akses kesehatan masyarakat desa.
Terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat lokal.
Terlihat dari semakin sehatnya sungai dan hutan.
Terlihat dari berkurangnya konflik agraria.
Dan terlihat dari kemampuan negara memastikan bahwa kekayaan alam hari ini tidak mengorbankan generasi yang akan datang.
Indonesia memang kaya.
Tetapi kekayaan itu belum boleh membuat kita berpuas diri.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya seberapa banyak kekayaan alam yang dimilikinya, melainkan seberapa adil kekayaan tersebut dikelola dan seberapa besar rakyat merasakan manfaatnya.
Pada usia kemerdekaan yang ke-81 ini, sudah saatnya kita berhenti bertanya hanya:
“Berapa banyak kekayaan alam yang kita punya?”
Mari kita bertanya lebih kritis:
“Untuk siapa kekayaan alam itu dikelola?”
“Siapa yang paling banyak menikmati manfaatnya?”
“Siapa yang menanggung kerusakan lingkungannya?”
Dan pertanyaan paling penting:
Apakah kekayaan bumi, air, hutan dan seluruh sumber daya alam Indonesia benar-benar sudah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?
Jika jawabannya belum sepenuhnya, maka tugas kita belum selesai.
Kemerdekaan ke-81 harus menjadi momentum untuk memperjuangkan Indonesia yang bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga adil, berdaulat, lestari dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka bukan hanya tanahnya. Merdeka juga rakyatnya, ekonominya, sumber daya alamnya, dan masa depannya. ***
