Azhari mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan yang diatur secara legal dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia meminta pusat menghormati aturan tersebut.
“Jangan sampai kita membuat Undang-Undang Otonomi Khusus dan Keistimewaan Aceh, tapi tidak dijalankan hak dan kewenangan disegala kebijakan sektor publik oleh Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh yang dijabat sekarang H Muzakkir Manaf. (Iqbal/red)
