Fauzan menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah wakaf tidak bisa dilakukan sepihak oleh BPN, melainkan membutuhkan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA).
“BPN tidak mungkin berjalan sendiri menerbitkan sertifikat tanpa ikrar wakaf yang ditangani KUA. Jadi harus ada kolaborasi yang lebih optimal,” paparnya.
Ia juga mengapresiasi langkah jajaran ATR/BPN di daerah yang dinilai aktif mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf.
Namun demikian, Fauzan meminta kementerian untuk melakukan pengawasan ketat agar implementasi MoU benar-benar berjalan hingga ke daerah.
“Kementerian harus melakukan kontrol ketat agar implementasi MoU dilaksanakan maksimal,” tegasnya. (hafisni/eri)
