“Pembaruan tata kelola migas nasional itu perlu dan sudah terlalu lama tertunda sejak Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas empat belas tahun lalu. Tetapi yang harus kita pastikan, jangan sampai RUU Migas yang baru justru mencederai kewenangan khusus Aceh yang telah diberikan melalui UUPA,” tegas Haji Uma.
Ia menambahkan, kepastian hukum tersebut juga penting dalam menjaga iklim investasi hulu migas di Aceh. Pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai regulasi, lembaga yang berwenang, keberlanjutan kontrak serta mekanisme yang harus dijalankan.
“Kita ingin investasi tumbuh, eksplorasi berjalan dan potensi migas Aceh memberikan manfaat bagi Aceh sekaligus mendukung kepentingan energi nasional. Untuk itu, kepastian regulasi dan pembagian kewenangan harus jelas sejak awal,” katanya.
Revisi UUPA dan RUU Migas Harus Dikawal Bersamaan
Haji Uma juga mengingatkan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian di tengah proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Menurutnya, revisi UUPA dan pembahasan RUU Migas tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus dicermati dan disinkronkan karena sama-sama berkaitan dengan masa depan tata kelola sumber daya minyak dan gas bumi Aceh.
“Sembari revisi UUPA berjalan, persoalan ini harus kita singgung dan bahas secara serius. Di revisi UUPA kita perkuat dasar dan kewenangan BPMA, sementara dalam RUU Migas kita pastikan pengaturan BUK Migas tidak menimbulkan benturan dengan kewenangan tersebut,” ujar Haji Uma.
Atas dasar itu, ia mendorong Pemerintah Aceh, DPRA, BPMA serta anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk memberikan perhatian terhadap perkembangan pembahasan RUU Migas.
Menurut Haji Uma, Pemerintah Aceh bersama BPMA perlu memetakan secara konkret kewenangan Aceh berdasarkan UUPA dan PP Nomor 23 Tahun 2015, kemudian menyandingkannya dengan desain kewenangan BUK Migas dalam RUU Migas. Dengan demikian, dapat diketahui sejak awal bagian mana yang membutuhkan penegasan maupun harmonisasi.
“Jangan menunggu undang-undangnya selesai. Selagi masih dalam proses, Pemerintah Aceh, DPRA, BPMA, DPR RI dan kami di DPD RI asal Aceh perlu duduk bersama melihat persoalan ini. Kalau ada ketentuan yang perlu diselaraskan, sekarang waktunya kita perjuangkan,” katanya.
“Kita berharap nantinya ada pembahasan khusus mengenai RUU Migas bersama Pemerintah Aceh, DPRA dan BPMA, terutama untuk memperjelas serta menjamin kedudukan dan kewenangan BPMA dalam tata kelola migas nasional. Ini penting agar kekhususan Aceh yang telah diamanatkan dalam UUPA tetap mendapat kepastian dalam UU Migas yang baru,” lanjut Haji Uma.
Ia menambahkan bahwa DPD RI memiliki kewenangan konstitusional untuk ikut membahas dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.
“Ini bukan hanya persoalan BPMA sebagai sebuah lembaga. Ini menyangkut kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya alam yang telah diberikan melalui UUPA. Karena itu, jangan sampai lahirnya UU Migas yang baru kemudian menimbulkan ketidakpastian, mengurangi atau bahkan mencederai kewenangan yang sudah dimiliki Aceh,” katanya.
Haji Uma berharap pembentukan BUK Migas nantinya justru mampu memperkuat tata kelola migas nasional sekaligus membangun hubungan kelembagaan yang lebih jelas dengan BPMA.
“Kita ingin BUK Migas kuat secara nasional dan BPMA juga tetap kuat menjalankan mandat UUPA. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang harus kita kawal adalah bagaimana RUU Migas ini nantinya tetap menghormati kekhususan Aceh dan tidak menggeser kewenangan BPMA,” tutup Haji Uma. (rls/red)
