Praktik "saham kosong" atau penempatan tokoh berpengaruh dalam struktur perusahaan swasta memastikan bahwa regulasi akan selalu memihak pemilik modal. Dampaknya, meskipun negara menerima pajak dan royalti, nilai tersebut tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah mereka. Keuntungan terbesar tetap lari ke kantong pribadi konglomerat atau pemegang saham asing, sementara rakyat di sekitar wilayah tambang tetap hidup dalam kemiskinan.
*Ketimpangan Pemasukan Negara: Pajak Rakyat vs. Dividen SDA*
Kritik paling tajam dalam diskusi ini adalah struktur APBN itu sendiri. Sangat ironis ketika sebuah negara yang kaya akan SDA justru menggantungkan napas anggarannya pada pajak rakyat (PPN, PPh) hingga mencapai lebih dari 70-80% dari total pendapatan negara. Sementara itu, kontribusi dividen dari seluruh BUMN sering kali hanya berada di bawah angka 10%. Rakyat mengalami kerugian ganda: Sebagai konsumen, mereka harus membayar harga jasa dan komoditas (listrik, BBM, transportasi) dengan harga pasar yang liberal. Sebagai wajib pajak, uang mereka digunakan untuk memberikan subsidi atau PMN kepada BUMN yang salah urus dan menjadi sarang kepentingan politik.
*Kesimpulan: Mengembalikan Marwah Pasal 33*
BUMN dan BUMS di sektor SDA saat ini tampak seperti dua sisi koin yang sama; keduanya telah menjadi instrumen bagi para pemburu rente. BUMN gagal menjadi benteng karena terkooptasi politik, sementara BUMS gagal menyejahterakan karena sifatnya yang eksklusif-liberal. Untuk memutus rantai ini, diperlukan depolitisasi total manajemen BUMN, audit forensik terhadap seluruh anak-cucu usaha, serta transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership) pada setiap perusahaan swasta yang mengelola kekayaan negara. Hanya dengan mengembalikan kontrol SDA kepada transparansi publik dan manajemen profesional yang berorientasi pada rakyat, Ekonomi Pancasila dapat kembali tegak sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan.
*Daftar Referensi*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengatur fungsi ganda BUMN sebagai pelayan publik dan pencari laba.
- Mubyarto (1987), Ekonomi Pancasila: Strategi Pembangunan Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004), Reorganising Power in Indonesia: The Sociology of Neo-liberalism.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023-2024, bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dividen BUMN.
- Kementerian BUMN RI (2024), Laporan Tahunan dan Evaluasi Holdingnisasi BUMN.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Laporan Tahunan: Politik Perizinan dan Dampak Eksploitasi SDA.
- Transparency International Indonesia (TII), Analisis Risiko Korupsi pada Sektor Infrastruktur dan Pengelolaan BUMN. ***