Lebih jauh, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil migas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap dana yang masuk dari sektor migas dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan dirasakan langsung oleh rakyat Aceh. Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, juga diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan konstruktif dengan Pemerintah Aceh untuk membahas mekanisme implementasi pembagian hasil migas yang lebih adil.
Dr. Iswadi juga menyampaikan bahwa keinginannya ini bukan semata demi Aceh, tetapi juga demi penguatan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketika daerah-daerah diberikan porsi yang layak atas kontribusinya, maka secara tidak langsung akan tercipta hubungan pusat-daerah yang sehat dan harmonis, serta memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan.
Dengan suara yang tegas dan data yang kuat, Dr. Iswadi kini menjadi salah satu representasi tokoh Aceh yang memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat nasional. Ia yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin nasional yang memiliki visi besar dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, akan mampu merealisasikan pembagian hasil migas 70:30 sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat Aceh.(red/rj)
