• Senin, 16 November 2026

Eksepsi atas Dakwaan terhadap Jekson Sihombing: Analisis Hukum dan Permohonan Pembatalan Dakwaan

Photo Author
Redaksi Gebrak24, Gebrak24.com
- Senin, 19 Januari 2026 | 14:06 WIB

Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa dalam hukum ada prinsip asas legalitas _(nullum crimen, nulla poena sine lege praevia)_ yang menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa undang undang yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, katanya, penerapan Pasal 618 KUHP sebelum berlakunya undang undang dianggap cacat formil.


“Meskipun surat dakwaan dibubuhi tanda tangan JPU, keabsahannya dipersoalkan karena dicantumkan pada dokumen yang mendasarkan pasal hukum yang belum berlaku. Hal ini menimbulkan keraguan atas pertanggungjawaban formil JPU terhadap dakwaan tersebut,” tegas dia.


Dalam hukum pidana, lanjut Padil, ada asas _in dubio pro reo_ yang mengharuskan setiap keraguan ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Dakwaan JPU dianggap melanggar asas ini karena menggunakan norma pidana yang belum berlaku efektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.


Selain itu, dikenal asas lex mitior menegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan atau perubahan norma pidana, maka ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa harus diberlakukan. Dalam kasus ini, penerapan Pasal 482 KUHP baru seharusnya lebih relevan dan menguntungkan terdakwa dibanding Pasal 368 KUHP lama.


Pasal 368 KUHP lama mensyaratkan adanya unsur “memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.” Namun, dakwaan JPU hanya mendasarkan tuduhan pada ancaman demonstrasi dan pemberitaan media.


“Menurut kami, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana tertulis dalam Pasal 28E ayat (3) junto Pasal 28F, yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, yang pelaksanaannya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Demonstrasi, menyampaikan pendapat, dan pemberitaan media bukan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut,” jelas Padil lagi.


Pasal 482 KUHP baru justru lebih tegas merumuskan unsur kekerasan fisik, seperti todongan senjata, yang tidak relevan dengan fakta perkara. Dengan demikian, dakwaan dianggap kabur _(obscuur libel)_ karena tidak menjelaskan secara jelas bentuk kekerasan yang dimaksud.


Eksepsi juga menyoroti bahwa dakwaan JPU tidak selaras dengan hasil penyidikan. Narasi dakwaan menyebut kerugian perusahaan berupa rusaknya citra dan hilangnya minat investor. Namun, kerugian reputasi bukanlah akibat dari kekerasan fisik, melainkan lebih relevan dengan pasal pengancaman (Pasal 483 KUHP) yang mengatur ancaman pencemaran atau pembukaan rahasia.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Redaksi Gebrak24

Terkini