Terkait relaksasi pajak 2026, Eben menyebutkan melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, DJP memberikan relaksasi terutama meliputi perpanjangan batas pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026 tanpa denda.
Seperti diketahui lanjutnya bahwa relaksasi ini mencakup penghapusan sanksi administrasi/bunga untuk keterlambatan lapor dan kurang bayar PPh Pasal 29 hingga 30 April 2026.
"Berdasarkan peraturan DJP, poin-poin penting Relaksasi Pajak 2026 yakni SPT Tahunan Orang Pribadi 2025: Jatuh tempo pelaporan diperpanjang dari 31 Maret menjadi 30 April 2026," jelas Eben seraya menambahkan tidak ada denda bila keterlambatan dan bunga bagi WP OP yang lapor/bayar hingga 30 April 2026. Begitu juga terhadap kurang bayar PPh 29 tahun pajak 2025 dilunasi maksimal 30 April 2026 tanpa terbit STP. Untuk wajib pajak badan, batas pelaporan penyampaian SPT Tahunan paling lama tanggal 30 April 2026.
Sebagai mitra kerja strategis DJP, dalam hal ini IKPI terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak termasuk mensosialisasikan peraturan perpajakan," pungkas Ebenezer Simamora.
Sebagai penutup, Eben mengimbau agar semua wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.(bay)
