Selain sanksi pidana, lanjut Mahmud, pelaku penyalahgunaan dana earmark juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pemberhentian dari jabatan.
"Untuk itu kita mendesak agar persoalan penyalahgunaan dana eanmark kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2024 ini diusut tuntas, sehingga terang benderang di mata publik,"tegasnya.
Tak hanya itu, Alamp Aksi juga menyoroti soal hutang Pemkab Aceh Selatan yang begitu membengkak. Jika dilihat dari laporan hasil pemerikasaan (LHP) BPK RI, berdasarkan laporan hasil review (LHR) utang oleh inspektorat dan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa utang belanja Pemkab Aceh Selatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 184.214.570.873,99,-. Sementara dana eanmark terpakai pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 132.362.340.202,33,- Sehingga disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2024 Pemkab Aceh Selatan mengalami kekurangan kemampuan keuangan sebesar Rp. 267.364.205.368,01,-
"Kondisi ini tentunya tidak wajar dan perlu diperiksa lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, kenapa bisa menimbulkan utang yang begitu fantastis. Patut disinyalir ada permainan dalam tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara ugal-ugalan, sehingga begitu membebani daerah pada tahun anggaran 2025," tutupnya. (tim/ybs/ops/mi).
