Banda Aceh I Gebrak24.com – Wacana penghapusan alokasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRA dan DPRK kembali mencuat. Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi), Mahmud Padang, menilai skema Pokir yang selama ini diterapkan di Aceh justru lebih banyak memunculkan persoalan tata kelola anggaran dibanding memperkuat fungsi representasi wakil rakyat.
Menurut Mahmud, pembahasan mengenai Pokir selama ini telah bergeser dari substansi pembangunan menjadi sekadar perdebatan mengenai besaran "jatah" anggaran setiap anggota dewan. Padahal, secara konstitusional, penyusunan APBA maupun APBK merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif yang berangkat dari dokumen perencanaan daerah, termasuk hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses.
"Kalau seluruh APBA dan APBK memang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, mengapa masih harus ada pembatasan Pokir dengan angka-angka tertentu? Justru ini membuat sebagian anggota dewan hanya berkutat pada besaran Pokirnya, bukan mengawal keseluruhan anggaran daerah," kata Mahmud, Minggu (2/8/2026)
Ia menyebut sistem pembagian Pokir dengan nominal tertentu telah mengerdilkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang seharusnya dijalankan DPRA maupun DPRK secara utuh.
Menurutnya, anggota legislatif semestinya mengawasi seluruh penggunaan APBA maupun APBK, bukan hanya fokus pada paket-paket kegiatan yang diklaim sebagai Pokir masing-masing.
*Rawan Menyimpang dari Perencanaan*
Mahmud mengkritik praktik penyusunan Pokir yang, menurutnya, kerap muncul di tengah proses pembahasan anggaran dan tidak selalu berasal dari hasil reses ataupun Musrenbang.
Ia menilai tidak sedikit usulan Pokir justru berisi kebutuhan rutin organisasi perangkat daerah yang sebenarnya sudah dapat dianggarkan melalui mekanisme perencanaan biasa. Bahkan, ada program yang dinilai tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan RPJMD maupun indikator kinerja pemerintah daerah.
"Kalau Pokir tidak lagi mengacu pada hasil reses, Musrenbang, RKPD hingga RPJMD, maka sulit mengukur keberhasilan programnya. Yang muncul justru program-program yang lebih mencerminkan kepentingan individu dibanding kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Kritik tersebut sejalan dengan berbagai evaluasi lembaga pengawas yang selama ini menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam sistem perencanaan nasional, seluruh program pemerintah daerah semestinya memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah sehingga penggunaan anggaran dapat diukur efektivitasnya.
*Rawan Konflik Kepentingan*
Sorotan paling tajam disampaikan Mahmud terkait potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Pokir.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini kerap muncul dugaan praktik transaksional dalam pengelolaan Pokir, mulai dari penentuan paket kegiatan, dugaan permintaan fee proyek, hingga intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
