Toko pers nasional itu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian mendalam dan tidak meremehkan anomali ekonomi ini. "Kami meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali (review) secara serius kinerja tim ekonomi dan otoritas moneter saat ini. Jangan biarkan momentum awal pemerintahan ini dirusak oleh krisis ekonomi yang dipicu oleh ketidakmampuan pejabat dalam mengantisipasi gejolak pasar. Jika Gubernur BI terbukti gagal menjaga stabilitas nilai tukar sebagaimana amanat undang-undang, maka pergantian pimpinan adalah langkah yang logis dan mendesak demi menyelamatkan marwah ekonomi nasional," pungkas Wilson Lalengke.
*Langkah Strategis yang Diusulkan*
Sebagai solusi, PDKN mendorong langkah-langkah strategis untuk menjaga daya tahan ekonomi, antara lain:
- Stabilisasi Harga Pangan: Menjadikan stabilitas harga beras sebagai kunci utama agar tekanan tidak meluas menjadi krisis sosial.
- Deregulasi Multisektor: Memangkas hambatan di sektor perdagangan, industri, perhubungan, dan perbankan guna menggenjot ekspor non-migas.
- Perluasan Bank Devisa: Menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Koperasi menjadi Bank Devisa untuk mempermudah pelayanan transaksi ekspor.
- Sektor Riil: Memperbaiki tata niaga impor dan memperkuat sektor industri serta pertanian untuk menciptakan lapangan kerja yang berorientasi ekspor.
Tanpa langkah antisipatif yang terukur, krisis yang lebih dalam dikhawatirkan akan menyulitkan keberlangsungan pemerintahan di masa mendatang. Koordinasi antara sektor moneter dan riil menjadi harga mati untuk menjaga Indonesia dari kejatuhan ekonomi yang lebih parah. (TIM/Red)
