Perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP dinilai tidak logis, terutama ketika sejumlah komponen jasa iklan dan advertorial seperti iklan banner dan berita dinilai nol rupiah.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Media Gumpalannews.com KA dalam proyek pengadaan jasa publikasi media di Dinas Kominsa Simeulue menuai sorotan dari berbagai kalangan. Penanganan perkara ini dinilai berpotensi mencederai rasa keadilan substantif sekaligus mengancam keberlangsungan industri media di Indonesia.
Apalagi kasus ini sejak awal sangat janggal. Misalnya, kasus ini naik ke penyidikan tanggal 27 Juli 2023 tapi hasil audit BPKP terbit 7 Juni 2024.
Artinya, penyidik lebih awal menyimpulkan adanya kerugian negara atas kasus tersebut, dan audit BPKP Perwakilan Aceh diduga hanya formalitas.
"Masak naik ke penyidikan dulu baru kemudian diaudit oleh BPKP. Ini diduga lebih mengarah kepada pembungkaman terhadap media dan wartawan?,"katanya. (rls/red)
