"Tuduhan sementara terhadap para nelayan kita adalah memasuki wilayah perairan Thailand secara ilegal dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin," jelas Haji Uma.
Sebagai tindak lanjut, Haji Uma telah menginstruksikan timnya di Aceh Timur untuk segera melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh nelayan yang ditangkap, termasuk riwayat pelayaran, alamat rumah, serta berkoordinasi dengan Panglima Laot, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta kepala desa asal masing-masing nelayan.
Menurut Haji Uma, pendataan ini penting untuk memudahkan proses pendampingan hukum yang akan diberikan ke depan.Haji Uma juga meminta pihak KRI Songkla untuk mengawal secara ketat jalannya proses hukum dan memastikan bahwa para nelayan Aceh mendapatkan hak-haknya selama berada dalam proses penahanan di negeri orang.
“Kita tentu belum bisa memberikan penilaian benar atau salah. Proses hukum yang berlaku di Thailand harus kita hormati. Namun bila dalam proses tersebut terdapat kekeliruan atau pelanggaran prosedur, kita akan menempuh jalur hukum untuk membela para nelayan melalui dukungan dari KBRI,” ujar Haji Uma.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa berulang ini. Menurutnya, banyak nelayan tradisional dari Aceh yang belum memiliki pemahaman dan peralatan navigasi yang memadai, sehingga kerap tak menyadari ketika telah melewati batas wilayah laut negara lain.
“Ini bukan kejadian pertama. Saya selalu mengingatkan agar nelayan kita lebih berhati-hati dan memperhatikan batas wilayah laut. Namun kesalahan seperti ini masih sering terjadi. Yang paling dirugikan tentu saja keluarga dan anak-anak mereka,” ungkap Haji Uma.
Ia menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan pendampingan kepada nelayan, terutama yang beroperasi di wilayah perbatasan laut. Selain itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah agar lebih serius dalam memberikan perlindungan hukum, pelatihan navigasi, serta bantuan alat pelacak posisi kapal bagi nelayan kecil.
