.jpg)
Banda Aceh I Gebrak24.com – Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, menegaskan bahwa PT Magellanic Garuda Kencana (PT MGK), perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat, telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan memenuhi seluruh prosedur legal yang dipersyaratkan untuk beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, M. Nur menyebut bahwa keberadaan PT MGK telah dikawal oleh berbagai pihak terkait dan proses perizinannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan ini tercatat memiliki IUP OP sejak tahun 2012 hingga 2032, dengan luas konsesi mencapai 3.250 hektare di Aceh Barat.
Ia juga menanggapi dinamika yang sempat terjadi pada 2022, ketika Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencabut delapan izin tambang di Aceh, termasuk milik PT MGK. M. Nur menjelaskan bahwa langkah tersebut mendapat respons tegas dari Pemerintah Aceh, yang menegaskan bahwa pengelolaan sektor mineral dan batubara (Minerba) merupakan kewenangan daerah berdasarkan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
“Langkah Pemerintah Aceh menolak pencabutan tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan kekhususan daerah, terutama dalam sektor Minerba,” ujar M. Nur.
ESDM Aceh: Izin PT MGK Sah dan Berlaku Hingga 2032
Penegasan serupa disampaikan Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Khairil Basyar, ST, MT, melalui Analis Kebijakan Ahli Muda, Dharmawan. Ia menyebut bahwa PT MGK secara hukum memiliki izin sah dan masih berlaku hingga 2032.
“Pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan pertambangan memang beralih ke pusat. Namun Aceh memiliki kekhususan berdasarkan UUPA, sehingga pengelolaan Minerba tetap menjadi kewenangan daerah,” jelas Dharmawan.
.jpg){kind=link}