> “Kami mempertanyakan legalitas tarif ini. Jika tidak ada dasar hukum atau surat yang kata nya kewenangan pusat, maka ini bentuk penekanan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, adanya dugaan pungli bahkan dikategorikan korupsi. Saya sebagai Ketua LSM MAUNG siap melaporkan ke kejaksaan bila perlu,” tambahnya.
Aksi Berujung Kemenangan: Pemakaian Lahan Tanpa Tarif
Aksi ini akhirnya membuahkan hasil. Dalam pernyataan tertulis di atas materai Rp10.000 yang diterima oleh Guntur selaku Pimpinan PT Patra Niaga Dumai, pihak Patra Niaga dan Aliansi menyepakati bahwa masyarakat dapat kembali menggunakan lapangan sepak bola dan lahan tidur untuk kegiatan sosial dan pertanian tanpa dikenakan tarif sampai jangka waktu yang tidk bisa ditentukan. (rls/ops/mi)