Karena itu, proses pengisian jabatan direksi kedua BUMD tersebut dinilai perlu mengedepankan kompetensi, profesionalitas, integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh peserta.
GARANG juga mempertanyakan tahapan wawancara akhir. Sebab, apabila peserta yang dinyatakan lulus UKK menjadi dasar untuk mengikuti wawancara akhir, maka menurut GARANG perlu ada kejelasan mengenai siapa yang akan mengikuti tahapan tersebut ketika tabel hasil UKK kedua BUMD tidak mencantumkan nama peserta.
“Jangan sampai tahapan wawancara akhir justru melahirkan persoalan administratif baru. Panitia Seleksi perlu memberikan kepastian sebelum proses berikutnya dilaksanakan,” kata Chaidir.
GARANG Minta Klarifikasi Resmi
Sebagai bentuk kontrol sosial, GARANG meminta Panitia Seleksi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memberikan klarifikasi mengenai hasil UKK kedua BUMD tersebut, termasuk jumlah peserta, status kelulusan, dasar penilaian, pelaksana UKK, berita acara hasil penilaian, dasar hukum pengumuman, serta mekanisme tahapan seleksi berikutnya.
GARANG menegaskan, permintaan klarifikasi tersebut bukan bentuk dukungan atau penolakan terhadap kandidat tertentu.
“Kami tidak meminta siapa pun diluluskan. Kami hanya meminta prosesnya dijelaskan. Jika peserta tidak lulus, jelaskan status dan dasar penetapannya. Jika seleksi harus diperbaiki atau diulang, sampaikan dasar hukum dan mekanismenya,” ujar Chaidir.
GARANG juga meminta agar prinsip transparansi diterapkan secara konsisten tanpa mengabaikan perlindungan terhadap data pribadi peserta yang memang dilindungi ketentuan hukum.
Menurut GARANG, informasi mengenai status hasil seleksi, dasar penetapan dan mekanisme tahapan selanjutnya tetap penting dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.
GARANG menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya penjelasan resmi mengenai status seleksi direksi PT Kwala Simpang Petroleum dan PT Petro Tamiang Raya.
“Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Transparansi adalah cara menjaga pemerintah dari prasangka,” pungkas Chaidir. (TIM)
