"Jangan sampai penegakan hukum berhenti pada pemeriksaan dokumen semata. Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah negara telah memperoleh barang sesuai spesifikasi yang dibayar menggunakan uang rakyat, dan apakah masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang benar-benar aman," ujar Mahmud.
Ia menegaskan, ALAMP AKSI akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik. Menurutnya, transparansi dalam pengadaan alat kesehatan merupakan salah satu indikator penting keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan.
"Apabila seluruh proses pengadaan telah sesuai aturan, tentu hasil pemeriksaan akan membuktikannya. Namun jika ditemukan penyimpangan, sekecil apa pun, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, dan pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan akibat dugaan kelalaian ataupun praktik korupsi," kata Mahmud. (tim/red)
