“Kalau benar ada dokumen yang diunggah dari perangkat atau jaringan yang sama oleh panitia atau staf pada bagian PBJ, maka itu bisa menjadi pintu masuk mengungkap dugaan persekongkolan tender,” ujarnya.
Secara hukum, dugaan praktik tersebut berpotensi melanggar berbagai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021, ditegaskan bahwa pengadaan harus dilaksanakan secara kompetitif, transparan, adil, dan bebas dari konflik kepentingan.
Pasal 7 Perpres tersebut secara tegas mengatur etika pengadaan, termasuk larangan melakukan kolusi dan persekongkolan untuk mengatur hasil pemilihan penyedia.
Selain itu, jika terbukti terdapat pengaturan pemenang tender secara sistematis, maka praktik tersebut dapat masuk dalam kategori persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Dalam praktik penegakan hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kerap menilai adanya indikasi persekongkolan tender melalui pola kemiripan dokumen penawaran, kesamaan alamat perusahaan, hubungan afiliasi, hingga penggunaan perangkat teknologi yang sama dalam proses pengunggahan dokumen.
Tak hanya itu, apabila ditemukan adanya intervensi pejabat atau penyelenggara negara untuk mengarahkan proyek kepada pihak tertentu, maka dugaan tersebut juga berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.
Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang turut serta dalam pemborongan atau pengadaan yang diawasinya secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara Pasal 3 UU Tipikor mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
Mahmud juga menilai praktik penguasaan proyek oleh segelintir perusahaan dalam jumlah besar sering kali menjadi indikator awal adanya kartel proyek di daerah.
Dalam banyak kasus, kata dia, perusahaan yang tampak berbeda di atas kertas sebenarnya berada dalam satu kendali kelompok tertentu.
“Fenomena seperti ini lazim disebut pinjam bendera atau company lending. Secara administratif berbeda, tetapi kendali bisnisnya satu,” ujarnya.
Menurut dia, audit forensik digital menjadi penting karena praktik persekongkolan tender modern tidak lagi dilakukan secara terang-terangan, melainkan melalui rekayasa dokumen dan pengendalian sistem elektronik.
“Kalau pola seperti ini dibiarkan, maka tender hanya menjadi formalitas administratif untuk melegitimasi proyek yang pemenangnya sudah ditentukan sejak awal,” kata Mahmud.
