Dalam konteks ini, Dr. Iswadi mendorong pemerintah untuk membangun ulang strategi komunikasi publik yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga humanis. Menurutnya, ada tiga hal yang harus dibenahi.
Pertama, perlu adanya juru bicara yang kredibel dan konsisten . Publik memerlukan sosok yang bisa dipercaya, yang bisa menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang sederhana namun bermakna. Sosok ini juga harus hadir secara konsisten di ruang publik, tidak hanya saat krisis.
Kedua, pemerintah harus mengintegrasikan komunikasi publik dalam proses perumusan kebijakan . Jangan sampai kebijakan diumumkan tanpa terlebih dahulu membangun narasi yang kuat di masyarakat. Kesiapan komunikasi harus sejalan dengan kesiapan teknis dan politik kebijakan tersebut.
Ketiga, pemerintah harus hadir di ruang digital dengan strategi yang adaptif dan berbasis data. Media sosial bukan hanya tempat menyebarkan informasi, tetapi juga tempat mendengarkan. Pemerintah harus punya mekanisme untuk membaca suara publik secara real time dan meresponsnya secara tepat.
Dr. Iswadi juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan media sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada orkestrasi, sinergi dengan berbagai pihak agar pesan-pesan kebijakan sampai dengan baik ke masyarakat luas, tambahnya.(red/rizal jibro).