Sinergi antara penguatan kewenangan KY, penegakan kode etik yang ketat, serta penilaian kedewasaan hakim sebagaimana didorong oleh Wilson Lalengke, menjadi kunci utama untuk membentengi korps kehakiman dari intervensi tak sah dan praktik transaksional. Melalui penataan ulang tata kelola (_judicial governance_) yang berasaskan _good and clean governance_, peradilan Indonesia diharapkan mampu melangkah lebih dekat menuju cita-cita keadilan yang sempurna, keadilan yang membawa kemanfaatan, menghormati hak-hak rakyat pembayar pajak, serta menjunjung tinggi martabat hukum di Tanah Air. (TIM/Red)
