Penilaian terhadap guru pun harus berbasis data dan indikator yang objektif. Jika dikelola pusat, maka evaluasi dapat dilakukan secara adil, transparan, dan jauh dari konflik kepentingan lokal.
Masalah keterlambatan penggajian guru yang sering terjadi di berbagai daerah merupakan dampak dari birokrasi berlapis. Dr. Iswadi mengusulkan agar sistem penggajian guru disentralisasi dan dilindungi melalui Keputusan Presiden (Keppres). Dengan demikian, proses pencairan gaji dan tunjangan akan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Lebih dari itu, kesejahteraan guru tidak hanya mencakup gaji, tapi juga akses terhadap layanan kesehatan, pelatihan, dan perlindungan hukum. Guru honorer dan guru di pelosok pun berhak mendapat perhatian yang sama dalam hal ini. Sentralisasi diyakini mampu memperluas cakupan dan efektivitas program-program kesejahteraan tersebut.
Dr. Iswadi turut menyinggung kekhawatiran para guru dalam menjalankan fungsi disipliner karena takut terkena masalah hukum. Ia mengusulkan adanya imunitas terbatas bagi guru, selama tindakan mereka sesuai dengan kode etik profesi dan standar operasional prosedur. Perlindungan semacam ini sudah diterapkan di negara maju dan terbukti efektif menjaga marwah pendidik. Sentralisasi memungkinkan penyusunan regulasi dan mekanisme pengawasan yang menyeluruh dan seragam secara nasional.
Sentralisasi juga mendukung integrasi nilai-nilai karakter dalam sistem pendidikan nasional. Menurut Dr. Iswadi, guru bukan sekadar penyampai materi, tetapi juga pembentuk watak dan moral bangsa. Oleh karena itu, pelatihan karakter wajib diterapkan secara nasional agar nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan toleransi.(red/rj/ops/mi)
