Jakarta I Gebrak24.com — Dinamika penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah Tim Penasihat Hukum (PH) Juwita dari Firma Hukum UJK & Partners secara resmi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Langkah konstitusional ini diambil guna mengurai dugaan kejanggalan dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana yang menjerat klien mereka di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Banten.
Melalui surat permohonan resmi tersebut, Tim PH Juwita mendesak Komisi III DPR RI untuk memanggil dan meminta penjelasan langsung dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Banten, serta jajaran Unit Keamanan Negara (Kamneg) Polda Banten. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memastikan bahwa prinsip dasar _due process of law_ dilaksanakan secara utuh tanpa ada pengabaian terhadap hak-hak subjektif warga negara.
Penetapan Tersangka yang Dinilai Arbitrer
Pangkal persoalan ini bermula dari prosedur pemeriksaan yang dijalani oleh Juwita. Pada 26 Oktober 2026, Juwita mendatangi Polda Banten untuk pertama kalinya guna menjalani pemeriksaan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, dalam hari yang sama, penyidik langsung menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan tindakan penahanan.
Keputusan kilat tersebut memicu keberatan keras dari pihak kuasa hukum. Pasalnya, sebelum penetapan tersangka dan penahanan dilakukan, Tim PH Juwita telah menyampaikan berbagai sanggahan hukum formal. Salah satunya adalah permohonan penundaan proses penyidikan mengingat hubungan hukum antarpihak yang bersengketa masih dalam tahap pemeriksaan secara perdata di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor Perkara 27/Pdt.G/2026/PN Pdl.
Tim PH menyoroti pula pengabaian terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, yang menyaratkan bahwa jika dalam pemeriksaan perkara pidana timbul perselisihan tentang hak milik atau hubungan keperdataan yang harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan perdata, maka perkara pidana tersebut dapat ditunda. Namun, rujukan hukum tersebut tidak mendapat respon dan tindak lanjut memadai dari jajaran penyidik.
Tim PH menegaskan bahwa permohonan RDP bukanlah bentuk intervensi politik terhadap proses hukum yang sedang berjalan, melainkan mekanisme kontrol kelembagaan untuk mengevaluasi kecukupan alat bukti, keabsahan prosedur penangkapan, serta rasionalitas pertimbangan penyidik dalam menangani perkara pidana yang kental aspek sengketa keperdataan.
"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta agar hukum ditegakkan secara benar, prosedur dihormati, dan hak-hak klien kami dilindungi. Jangan sampai proses penegakan hukum justru mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum," ujar perwakilan Tim Penasihat Hukum Juwita.
Wilson Lalengke Soroti Indikasi Intervensi dan _Abuse of Power_
Penanganan perkara ini turut memantik reaksi keras dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Mengamati jalannya proses hukum tersebut, alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini secara tegas menyoroti adanya dugaan kuat tindakan penyalahgunaan wewenang (_abuse of power_) serta sikap unprofesional dan sewenang-wenang (arbitrer) dalam penegakan hukum di jajaran Polda Banten.
Wilson Lalengke mendesak lembaga pengawas eksternal maupun internal, khususnya Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Biro Pengawasan Penyidikan (Biro Wassidik) Bareskrim Polri, untuk segera turun tangan melakuan investigasi menyeluruh. Menurutnya, terdapat indikasi intervensi pihak luar maupun oknum internal yang berpotensi memengaruhi netralitas penyidik melalui iming-iming material atau desakan kepentingan tertentu (_vested interest_).
"Ketika sebuah proses hukum mengabaikan asas keperdataan yang sedang berjalan dan langsung melakukan penahanan kilat pada BAP pertama, publik berhak bertanya: ada apa di balik semua ini? DPR RI, Kompolnas, dan Biro Wassidik Polri harus mengusut tuntas kemungkinan adanya intervensi kekuatan luar atau oknum dalam yang bermain demi kepentingan pihak tertentu," tegas Wilson Lalengke dalam pernyataan pers-nya, Senin, 2 November 2026.
