Pekanbaru, Riau I Gebrak24.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPD LSM MAUNG) Provinsi Riau, Wan Ade Syahputra meminta Majelis Hakim untuk menunjukkan transparansi hukum dalam menangani perkara sengketa tanah antara Inong Fitriani dan Toton Sumali.
Hal tersebut ditegaskannya dalam upaya memastikan keadilan, LSM Maung Riau mendesak agar semua saksi yang terkait dihadirkan dalam persidangan.
"Transparansi hukum sangat penting dalam kasus ini. Dengan menghadirkan semua saksi, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan akurat tentang kasus sengketa tanah ini," ujar Ketua LSM Maung Riau dalam siaran persnya kepada media ini, Selasa (10/06/2025).
Wan ade beserta jajaranya berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permintaan ini dan menjalankan proses persidangan dengan adil dan transparan, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi kedua belah pihak.
Memastikan keadilan: Ketransparanans memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses informasi yang sama tentang proses persidangan, sehingga mereka dapat memahami argumen masing-masing dan memberikan tanggapan yang tepat.
Menjaga akuntabilitas: Dengan proses persidangan yang transparan, majelis hakim dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan atas keputusan yang mereka ambil. Hal ini mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
Memberikan kepastian hukum: Ketransparanans memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah. Mereka dapat memahami proses persidangan dan mengetahui alasan di balik keputusan yang diambil, sehingga mereka dapat menerima keputusan tersebut dengan lebih baik.
