Prinsip ini sejalan pula dengan adagium hukum Romawi klasik yang dipopulerkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM): _“Salus populi suprema lex esto”_, kesejahteraan dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ketika sebuah pemerintahan berani memprioritaskan kepentingan publik di atas preferensi pribadi atau kelompok, di situlah nilai-nilai keadilan dan tata kelola yang bersih berakar kuat.
Melalui keputusan tegas dan konstitusional ini, Kerajaan Maroko tidak hanya berhasil menjaga ritme pembentukan pemerintahannya, tetapi juga menetapkan standar tinggi dalam hal akuntabilitas politik. Komitmen yang ditunjukkan oleh jajaran kabinet baru ini diharapkan menjadi pendorong utama suksesnya agenda-agenda pembangunan nasional, sekaligus memperkuat fondasi stabilitas politik dan sosial di seluruh wilayah Kerajaan Maroko. (PERSISMA/Red)
