Pihaknya juga mendorong dilakukannya audit investigatif dan audit forensik terhadap proses penganggaran, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga serah terima hasil kajian.
Sejumlah dokumen yang dinilai perlu diperiksa antara lain kontrak kerja sama, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, bukti survei lapangan, hasil laboratorium, peta geospasial, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.
ALAMP AKSI turut meminta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut, baik pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan maupun penerimaan hasil pekerjaan.
Mahmud Padang secara tegas meminta KPK menetapkan tersangka apabila hasil penyelidikan menemukan bukti yang cukup dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum.
ALAMP AKSI juga meminta Bappeda Kabupaten Aceh Singkil memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran Rp3,25 miliar tersebut.
Menurut Mahmud, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjawab pertanyaan publik sekaligus menghindari berkembangnya spekulasi dan prasangka di tengah masyarakat.
“Jika pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, silakan buka dokumennya. Jika ditemukan penyimpangan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum,” katanya.
Ia menegaskan, desakan tersebut bukan ditujukan untuk menyerang institusi maupun pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat.
ALAMP AKSI Provinsi Aceh menyatakan akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBK, khususnya terhadap kegiatan bernilai miliaran rupiah yang hasil serta manfaatnya belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
Mahmud berharap KPK memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Aceh Singkil dengan menelusuri setiap indikasi penyimpangan secara objektif, profesional, dan berdasarkan hukum.
“Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Setiap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Mahmud Padang. (tim/red).
